KOTAMOBAGU — Ancaman antrean panjang dan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tak dibiarkan berlarut-larut. Kapolres Kotamobagu langsung bergerak, menurunkan pasukan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menyisir dan mengawasi kelima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah hukumnya, Kamis (17/9/2026).
Langkah tegas ini menyasar SPBU Mongkonai, SPBU Kotobangon, SPBU Moyag, SPBU Matali, hingga SPBU Pontodon — titik-titik yang menjadi urat nadi pergerakan warga di kota ini.
Kehadiran personel bukan sekadar tampil di lokasi. Mereka memantau ketat arus kendaraan, memeriksa proses pengisian, memastikan ketersediaan stok, sekaligus mengawasi setiap aktivitas yang berpotensi menyimpang. Hasilnya, situasi terpantau terkendali: antrean memang ramai, namun tetap mengalir lancar tanpa penumpukan yang mengkhawatirkan. Kamtibmas berjalan aman dan kondusif.
Di samping pengawasan, petugas juga menyampaikan imbauan secara humanis: tertib mengantre, hindari pengisian berulang, dan jangan melakukan penimbunan maupun menggunakan tangki rakitan yang merugikan orang banyak.
Kapolres Kotamobagu, AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.K., M.A.P., menegaskan pengawasan ini tidak bersifat sesaat.
“Saya telah memerintahkan Tim URC dan Tim Pantera untuk meningkatkan patroli mobile dan pemantauan di seluruh SPBU wilayah hukum Polres Kotamobagu. Ini langkah preventif — mengantisipasi antrean panjang sekaligus menutup ruang bagi oknum yang menimbun atau menyalahgunakan BBM,” tegas Kapolres.
Ia menekankan agar petugas tidak sekadar hadir, melainkan memastikan pemeriksaan dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
“Cek stok, cek aktivitas pengisian, pastikan pelayanan berjalan aman, adil, tertib, dan tepat sasaran. Jangan beri celah bagi praktik yang merugikan masyarakat,” perintahnya.
Polres Kotamobagu juga mengajak warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat diminta ikut mengawasi — jika menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan, segera laporkan ke kepolisian.
Melalui patroli rutin ini, Polres Kotamobagu menegaskan: BBM adalah hak seluruh rakyat, dan kehadiran aparat adalah jaminan agar tidak ada yang mengambil lebih dari porsinya.
(* )**
