KOTAMOBAGU – Kekhawatiran akan adanya kecurangan dalam seleksi PPPK guru di Kotamobagu, Sulawesi Utara, disuarakan oleh anggota DPRD setempat.
Refly Setiawan Mamonto dari Komisi III DPRD Kotamobagu mendesak Pemkot Kotamobagu, khususnya Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan pengawasan dan verifikasi seleksi PPPK guru.
Refly mempertanyakan validitas data administratif semata, mengingatkan bahwa terdaftar di Dapodik bukan jaminan seseorang aktif mengajar.
Ia meminta dilakukan verifikasi lapangan atau konfirmasi langsung dari kepala sekolah untuk memastikan keaktifan dan kinerja guru yang mendaftar.
Anggota DPRD ini juga menyoroti potensi intervensi pihak tertentu dan meminta agar proses seleksi bersih dari praktik titipan.
Refly menekankan pentingnya seleksi yang objektif, transparan, dan profesional demi kemajuan dunia pendidikan Kotamobagu, dan agar hanya guru-guru yang benar-benar berkompeten yang terpilih. ***
