MNT HUKRIM — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, serta Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) periode 2026-2031 di Hotel Aston Manado, Selasa (17/11/2026).
Perhelatan strategis ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah dan pimpinan legislatif kepulauan, yakni Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah beserta Ketua TP-PKK, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., Plt. Bupati Sitaro Herominus Makainas, S.E., M.M., Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, M.E., Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tangi, S.E., serta Ketua DPRD Sitaro Moghtar H.M. Kaudis, S.Psi., M.Si.
Turut mendampingi jajaran petinggi Korps Adhyaksa dan pimpinan organisasi, antara lain Asintel Kejati Sulut Ery Yudianto, S.H., M.H., Kabag TU Kejati Sulut Kusbiantoro, S.Sos., S.H., M.H., Kajari Sitaro Dr. Anang Suhartono, S.H., M.H., Kajari Sangihe I Bagus Putra Gede Agung, S.Si., S.H., M.H., Kajari Talaud Andi Fitriana, S.H., M.H., Sekda Talaud Dr. Yohanis B.K. Kamagi, A.P., M.Si., serta Ketua DPD ASLINMAS Sulut Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn.
Dalam agenda tersebut, Dr. Ferrytass tidak hanya memimpin proses pelantikan dan pengukuhan pengurus ASLINMAS tiga kabupaten kepulauan, tetapi juga tampil langsung menyampaikan keynote speech sekaligus menjadi narasumber utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Satgas ASLINMAS dari tiga kabupaten kepulauan di Sulut.
Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan momentum mengorkestrasi pengabdian nyata guna menjaga stabilitas keamanan, memperkuat proteksi masyarakat, serta mengeskalasi kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Di sektor modernisasi organisasi, Dr. Ferrytass menginstruksikan akselerasi pendataan digital melalui aplikasi ASLINMAS yang per 17 November 2026 telah mencatat 3.604 anggota di Sulawesi Utara. Para pengurus DPC yang baru dilantik dituntut segera melakukan konsolidasi, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran anggota hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan di bawah pemantauan berkala Kejaksaan agar target keanggotaan maksimal segera tercapai.
Langkah konsolidasi perlindungan masyarakat di wilayah kepulauan ini merupakan implementasi konkret Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa). (Budyanto Hamjah)
