JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang berlaku mulai tahun 2026. Kenaikan tersebut diklaim lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok.
“Kenaikan premi ini hanya berpengaruh terhadap masyarakat menengah ke atas yang membayar Rp 42.000 sebulan. Misalnya wartawan, seharusnya mampu. Banyak laki-laki yang menghabiskan lebih dari itu untuk rokok setiap bulannya,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/2/2026).
Sampai saat ini, besaran kenaikan tarif belum diumumkan secara resmi. Saat ini, iuran untuk peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 Rp 42.000 per orang per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000.
Menkes menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tidak bisa ditunda lagi karena dana BPJS Kesehatan terus mengalami defisit, diperkirakan mencapai Rp 20 hingga Rp 30 triliun per tahun. Saat ini, defisit tersebut ditutupi dari anggaran pemerintah pusat, namun hal ini tidak bisa terus berlanjut karena akan berdampak pada kelancaran operasional rumah sakit akibat penundaan pembayaran.
“Itu sebabnya harus ada perubahan struktural pada sistem pembiayaan BPJS Kesehatan,” tambahnya.
Budi memastikan bahwa kenaikan tarif tidak akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat miskin. “Untuk orang miskin desil 1 hingga 5, tidak akan ada pengaruh sama sekali dari kenaikan tarif ini,” katanya.
Sebelumnya, pada 11 Februari 2026, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, pemerintah dan DPR sepakat bahwa selama tiga bulan ke depan, warga dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif tetap bisa berobat ke rumah sakit dan tidak boleh ditolak. Selain itu, 120 ribu peserta PBI yang menderita penyakit katastropik atau kronis akan langsung diaktifkan kembali tanpa perlu proses reaktivasi.
(Ruslandy)
