Media Nusantara Jakarta -Eskalasi perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memberikan dampak yang terasa di Indonesia, menguji ketahanan ekonomi negara ini. Beberapa dampak yang muncul antara lain kelangkaan bahan baku untuk industri petrokimia dan terjadinya panic buying di sejumlah SPBU karena khawatir stok BBM akan habis.
Jika perang terus berkepanjangan dan blokade Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak mentah dunia—tetap berlangsung, potensi krisis ekonomi akan menjadi kenyataan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang termasuk negara importir minyak dunia. Para ekonom menghitung, setiap kenaikan harga minyak satu dolar Amerika per barel akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 6,8 triliun.
Pada sesi perdagangan New York pada Jumat (6/3/2026), harga minyak mentah Brent sebagai patokan internasional mencapai 92,69 dolar Amerika per barel. Angka ini melonjak 22 dolar per barel dari asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 dolar Amerika per barel.
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga menunjukkan fluktuasi. Pada perdagangan Jumat lalu, rupiah melemah menjadi Rp 16.919 per dolar Amerika setelah sempat menguat di level Rp 16.886 per dolar sehari sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa APBN dalam kondisi sehat dan kemampuan fiskal negara aman. Namun, realisasi defisit APBN per 28 Februari 2026 telah mencapai Rp 135,7 triliun atau 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit pada Februari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 30,7 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB.
Oleh karena itu, meskipun APBN dinyatakan sehat, pemerintah masih perlu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan mengurangi defisit APBN agar memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa menghadapi ketidakpastian global. Langkah yang bisa dilakukan antara lain melakukan penghematan belanja negara, menunda rencana belanja yang tidak mendesak, menjadwalkan ulang pelaksanaan proyek pembangunan ke tahun depan, serta menyesuaikan target sasaran program prioritas agar lebih tepat manfaat.
Pemerintah juga perlu memperhatikan peringatan dari lembaga pemeringkat internasional untuk tetap disiplin menjaga batas defisit APBN di bawah 3%, serta menjaga independensi Bank Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara layak investasi.
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Prabowo sebaiknya fokus berada di dalam negeri dan bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kehadirannya diharapkan tidak hanya membuat langkah penyesuaian kebijakan berjalan efektif, tetapi juga memberikan pesan positif bahwa pemerintah merespons serius ancaman krisis ekonomi akibat gejolak di Timur Tengah.
Meskipun perlu tetap optimis, langkah antisipatif khusus diperlukan untuk menghindari dampak buruk krisis ekonomi yang mungkin terjadi.
(Ruslandy)
