BOLTIM-MNT.CO.ID_Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Proyek Strategis dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (Sulut).
Rapat tersebut dilaksanakan di Lantai Tiga Kantor Bupati Boltim, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim, Lukman Lapadengan, SE, M.Si., menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rakor. Selain itu, ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata di wilayah Boltim.
Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Asisten perekonomian dan pembangunan Tahlis Galang, S.IP., MM., yang juga Pjs Bupati Bolsel, mengungkapkan bahwa seluruh daerah di 15 Kabupaten/Kota Sulut telah memiliki Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang sesuai dengan data anggaran per 31 September 2022.
EPRA memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah disepakati. Setiap Kabupaten/Kota telah memiliki EPRA, sehingga melalui kegiatan ini kita harus saling berintegrasi dan memberikan masukan serta solusi bagi masalah yang dihadapi masing-masing daerah,” ujar Kumendong.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data anggaran pada 30 September 2022, realisasi anggaran tertinggi di Sulawesi Utara tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan total 74,15 persen.
“Realisasi anggaran provinsi se-Sulawesi Utara sudah cukup baik, dan realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 74,15 persen. Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut,” sebutnya.
Lebih lanjut, Dr. Jemmy Kumendong menjelaskan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di urutan kesepuluh dalam hal realisasi anggaran. Ia berharap agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.
Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di urutan kesepuluh, namun hal ini masih menunjukkan kondisi yang positif, mengingat partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap daerah ini cukup tinggi. Ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, pertama, penyelesaian APBD tahun 2025 harus tepat waktu agar tidak mengganggu program prioritas. Kedua, percepatan proses lelang, khususnya pada paket kegiatan konstruksi, guna memastikan proyek dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu,” pungkasnya.
*****
