BOLTIM — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ke-17 sekaligus menandai 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah setempat resmi menandatangani nota kerja sama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.
Kerja sama ini terkait kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Boltim ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, memperoleh jaminan dan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkeadilan.
“UHC Prioritas merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan,” tegas Bupati Boltim dalam sambutannya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemkab Boltim. Ia menyebut langkah ini sebagai cermin kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas kerja sama dan dukungan penuh dalam menyukseskan program JKN UHC Prioritas. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap percepatan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga,” ujar Raymond.
Program UHC Prioritas sendiri merupakan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan secara cepat dan merata.
Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan mereka yang membutuhkan layanan darurat.
Dengan UHC Prioritas, peserta yang baru didaftarkan langsung aktif dan dapat menggunakan fasilitas layanan kesehatan tanpa masa tunggu, sebuah terobosan penting dalam situasi darurat dan kebutuhan mendesak.
Komitmen Pemkab Boltim terhadap pelayanan kesehatan ini sejalan dengan semangat HUT ke-17 dan 100 hari kerja pemerintahan saat ini yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan seluruh masyarakat Boltim dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam mengakses pelayanan kesehatan, tanpa terkendala oleh status kepesertaan atau masa tunggu administratif. Pemerintah Kabupaten Boltim menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak, bukan kemewahan. ***
