Mnt.co.id Boltim -Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menoreh tinta emas dibawah pemerintahan Bupati Sam Sachrul Mamonto S.sos.M.si.
Bagaimana tidak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) kepada Pemkab Boltim atas pengelolaan keuangan yang dinilai baik.
Menariknya capaian ini merupakan rentetan yang ke 11 kali diraih Pemkab Boltim secara beruntun. Bupati Sachrul mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi OPD Boltim yang terus bekerja keras. “Capaian ini tidak lepas dari OPD yang mampu mempertahankan opini WTP,” kata Sachrul
Bupati juga mengapresiasi Ketua BPK Perwakilan Sulut dan jajaran yang dari tahun ke tahun melakukan audit secara optimal di Kabupaten Boltim.
penyampaian pendapat WTP ini dilakukan secara langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, pada Jumat, 3 Mei 2024.
Ditambahkannya, sejak awal pemeriksaan laporan keuangan oleh tim auditor BPK, Pemkab Boltim menyajikan laporan keuangan yang baik dan semua SKPD berpikiran kooperatif.
“Atas kerja sama dan ketekunan kita semua, hasilnya tidak ada kendala dalan proses pemeriksaan, dan sejak awal juga kita optimis bisa meraih WTP lagi,” ungkap Bupati.
Terkait itu, lanjut Bupati, dirinya berharap jajaran SKPD agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut, Namum menjadi penyemangat untuk lebih ditingkatkan lagi.
“Prestasi ini harus jadi pemicu dan pemacu semangat bagi kita semua agar kedepannya prestasi ini bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Prestasi ini juga sekaligus menjadi energi positif bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta Bolaang Mongondow Timur,” tegas Sachrul.
“Saya hanya datang berfoto menerima hasilnya disini, sedangkan yang bekerja kalian semua (SKPD Kepala),” ungkap Bupati.
Bupati Sachrul yang di Dampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan beberapa Kepala SKPD menilai penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi dan hasil kerja keras, kerja cerdas, serta kolaborasi seluruh jajaran pemerintahannya dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan.
Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik melalui pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, katanya.
“Apresiasi ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas laporan keuangan yang telah disusun, dengan kategori dianugerahi WTP minimal 10 Kali berturut-turut,”ucap Sri Mulyani dilansir situs Kemenkeu. (dafit)
